Daulah Umawiyyah

Perkembangan Yang Didapatkan Pada Masa Bani Umayyah [Bag.Kedua]

Hisbah    (semacam pamong praja)

Bagian ini adalah bagian yang mengurusi amar ma’ruf dan nahi mungkar, pengawasan masyarakat dalam pelaksaan agama Islam dan adab-adabnya di seluruh sisi kehidupan yang nampak yang dijalani manusia seperti transaksi jual beli, pakaian, hubungan sesama warga, perencanaan pembangunan, dan selainnya dari segala bidang kehidupan manusia. Khalifah yang berkuasa memilih petugas dari kalangan para ulama yang memiliki ketakwaan clan semangat menghidupkan agama. Para petugas itu akan memerintahkan dengan penuh kelembutan, arif, dan bijaksana. Bila cara ini tidak memberikan pengaruh maka diberlakukan kekuatan hukum dan pemaksaan.

Bagian ini memiliki kantor tersendiri untuk mengecek (kir) keabsahan takaran dan timbangan. Kepala bagian ini disebut dengan Muhtasib. Seorang muhtasib memiliki kekuatan hukum yang luas yaitu mencakup atasan maupun rakyat kecil. Dia memiliki kekuasaan yang ada pada kepala polisi, kepala perencanaan kota, dan qadhi (hakim). ‘Umar bin Al Khaththab adalah orang yang pertama kali mengadakan bagian hisbah (semacam pamong praja-pen) ini. Beliau pula yang menjadi muhtasibnya sebagaimana pula Rasullullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu (langsung menjadi pengawas-pen).

Dengan demikian hisbah adalah bagian yang mulia dan penting sekali. Karena dengan keberadaan bagian ini agama akan senantiasa terjaga dari penyimpangan orang-orang yang berbuat sia-sia, kebiadaban orang-orang bodoh, dan menampakkan kemuliaan dan kehebatan Islam.

Jawatan pos

Orang yang pertama kali meluncurkan sistem pos dalam Islam adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengadopsinya dari Romawi ketika mereka masih menguasai wilayah Syam. Jalan-jalan yang ada dibagi-bagi dalam jarak tertentu. Pada tiap penghujung jarak itu telah disiapkan kuda-kuda tunggangan yang memang dipersiapkan untuk membawa surat atau buku ke berbagai negeri. Surat yang akan dikirimkan dibawa oleh tukang pos dengan cepat untuk menuju ujung jarak pertama, kemudian ia menyerahkan kepada tukang pos yang telah siap di posnya dan dia akan melakukan hal yang sama seperti orang yang pertama tadi. Dan demikian seterusnya sehingga surat akan sampai pada para kepala negara bagian dan gubernur pada waktu yang singkat. Jarak dari satu pos menuju pos berikutnya adalah 12 mil dan disebut barid. Pada masa pemerintahan ‘Abdul Malik bin Marwan sistem pos ini diperbaiki lagi sehingga lebih teratur dan lebih tepat sehingga menjadi sebuah sarana yang penting dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Diwan (kantor keuangan/bendahara negara)

Ketika wilayah Daulah Islam telah meluas pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Al Khaththab, harta melimpah pun datang dari berbagai pelosok wilayah Islam yang berbeda-beda berupa ghanimah (rampasan perang), hasil bumi, zakat, dan sumber-sumber dana lainnya. ‘Umar berkeinginan membagi harta-harta itu dengan pembagian yang diupayakan seadil-adilnya. Seorang dari warga Persia menyarankan kepada ‘Umar untuk memasukkan sistem departemen untuk selanjutnya diadakan kalkulasi pemasukan dan pengeluaran kas negara. Mulailah ‘Umar membentuk diwan (departemen) pengolahan gaji yang mengurusi jumlah harta yang berhak didapat oleh seluruh kaum muslimin secara berkala. Bagian ini mengurutkan jumlah gaji dengan urutan tertentu. Perbedaan gaji didasarkan pada kapan masuk Islamnya seseorang. Bila sama-sama paling awal masuk Islam maka dibedakan dengan hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam atau kedudukan dan kedekatannya dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau juga membentuk departemen pertahanan yang akan mengatur nama-nama prajurit dan gaji yang didapatkan oleh masing-masingnya. Demikian pula dengan departemen hasil bumi yang bertugas mengatur dan mendata harta-harta yang masuk ke dalam kas negara. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah kegiatan administrasi hanya terbatas pada empat departemen:
1. Bidang pendataan pemasukan kas dari hasil bumi.
2. Bidang surat-menyurat yang bertugas untuk mengatur urusan surat-menyurat baik surat masuk maupun surat keluar yang dikirim ke negara-negara bagian.
3. Bidang pemasukan dari selain hasil bumi.
4. Bidang pengesahan/arsip. Bidang ini dibentuk oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ‘alaihi wa sallam clan merupakan diwan negara yang paling besar. Para pekerjanya bertugas menulis perintah khalifah dan menyimpannya di kantor diwan ini setelah diikat dengan tali dan dilapisi dengan lilin, kemudian distempel dengan Stempel kepala diwan ini.

Diwan ini mirip dengan bagian dokumentasi pada masa sekarang. Diwan pemasukan ditulis dengan bahasa Persia dan Romawi sampai pada masa `Abdul Malik bin Marwan. Pada masanya diadakan penerjamahan dari diwan Iraq dan Syam ke dalam bahasa Arab. Diwan Mesir dirubah ke dalam bahasa Arab oleh anaknya yaitu Al-Walid.

Kepolisian

Dinas kepolisian ini adalah pasukan yang seorang khalifah atau kepala negara bagian menyandarkan kepada mereka – tentunya setelah bersandar kepada Allah – urusan penjagaan keamanan, ketertiban, dan penangkapan orang-orang yang melakukan kejahatan clan kerusakan.

`Umar bin Al Khaththab adalah orang pertama yang membentuk sistem ronda/ patroli malam yaitu upaya untuk mengetahui keadaan rakyat dan kegiatan mereka agar keamanan dan ketentraman semakin terwujud untuk mereka pada malam hari. Sedangkan pada masa pemerintah Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu diatur sedemikian rupa dan diserahkan kepada kepala kepolisian yang pada masa sekarang mirip dengan kepala bagian keamanan umum yang mempunyai tugas sebagai kepala pasukan pembantu pengendalian keamanan.

Pada awal pembentukannya, bagian kepolisian di bawah kendali seorang qadhi/ hakim yang bertugas melaksanakan hukum-hukum yang diputuskan, sedangkan kepala polisi memiliki wewenang penegakan hukuman yang dijatuhkan. Kemudian tugas-tugas yang diemban oleh dinas kepolisian melebar.

Qadhaa’ (kehakiman)

Badan kehakiman (qadhaa) pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam belumlah dikenal, pada waktu itu langsung ditangani oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berdasarkan posisi beliau sebagai imam bagi seluruh kaum muslimin. Beliau menghukumi umat dengan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Ketika dakwah Islam telah menyebar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan ijin bagi sebagian shahabat untuk menentukan hukum pidana pada kaum muslimin berdasarkan Al Qur’an, As Sunnah, dan ijtihad.

Pada masa khalifah Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu beliau melimpahkan urusan kehakiman kepada `Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu dan belum diberi julukan sebagai qadhi (hakim) akan tetapi kaum muslimin telah mengetahui bahwa beliau adalah orang yang mendapat wewenang untuk mengurusi tugas yang agung ini.

Setelah itu diadakan jabatan (khusus) sebagai Al Qadhi (hakim), ‘Umar adalah orang pertama yang menentukan hakim-hakim di seluruh wilayah negara Islam. Beliau menyerahkan tugas hakim di Madinah kepada Abu Dardaa’, Syuraih Al Kindi di Kufah, Abu Musa Al Asy’ari di Bashrah, dan Utsman bin Qais bin Abul ‘Ash di Mesir. Dengan demikian tugas seorang hakim adalah tugas yang berdiri sendiri (independen) setelah sebelumnya dimasukkan dalam tugas khusus khalifah dan kepala daerah.

`Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu menulis wasiat kepada para qadhi yang ada di seluruh wilayah negara Islam yang dinilai – tanpa ragu lagi -sebagai dasar-dasar yang selamat untuk menegakkan keadilan di tengah kehidupan umat manusia serta sebagai aturan yang kuat yang harus dijalankan oleh setiap qadhi dan sifat-sifatnya yang harus dia punyai yaitu keikhlasan dan keimanan. Surat wasiat itu diantara isinya adalah:

“Sesungguhnya urusan qadhi (kehakiman) adalah perkara kewajiban yang harus ada serta sunnah (ajaran) yang telah berjalan. Oleh karena itu, samakanlah umat manusia di hadapanmu, dalam majlismu, dan dalam keadilan. Sehingga orang-orang yang kuat tidak punya harapan lagi untuk membuatmu berbuat zhalim terhadap yang lemah, juga orang yang lemah tidak putus asa untuk mendapatkan keadilan darimu. Bukti-bukti harus didatangkan oleh orang yang mengaku/ menuduh sedangkan orang yang tertuduh dia menyanggah dengan bersumpah. Berdamai adalah boleh dilakukan. di antara kaum muslimin selama tidak berupa penghalalan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Janganlah putusan yang telah engkau putuskan kemarin mencegahmu dari melakukan koreksian terhadap akalmu pada hari ini. Semoga engkau mendapatkan petunjuk berupa kelurusan dalam putusanmu dengan engkau kembali kepada kebenaran, karena kebenaran (al-haq) adalah perkara yang telah ada terlebih dahulu sedangkan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik dari pada terus menerus di atas kebatilan/ kesalahan.”

Kemudian beliau melanjutkan: “Berhati–hatilah (jauhilah-pen) olehmu perbuatan yang membuat orang menjadi gelisah dan marah serta perbuatan berkelit dari kebenaran dalam menghadapi lawan, padahal kebenaran (yang kamu berkelit darinya-pen) akan menjadi sebab Allah memberikan pahala bagimu dan membaguskan simpanan (untukmu di akherat) dengannya. Sesungguhnya barang siapa yang memperbaiki niatannya dalam amalan antara dia dengan Allah walaupun akan menyebabkan diri (terkena hukuman, pen-) maka Allah pasti akan mencukupkan untuknya apa yang la butuhkan dari manusia.”

Datanglah masa pemerintahan Bani Umayyah dalam keadaan wasiat ‘Umar bagi para qadhi masih tertancap dalam sanubari mereka semua. Mereka menjalankan kewajiban mereka terhadap Allah dan terhadap umat manusia secara sempurna tanpa dikurang-kurangi. Para qadhi dipilih dari orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi, wara’, dan keimanan. Mereka mengembalikan putusan mereka kepada Al Qur’an, As Sunnah, ijma, dan qiyas.

Dahulu seorang qadhi menjabat sebagai hakim berdasar perintah dari khalifah. Dia mengadakan majlis peradilannya di masjid. Yaitu dua orang yang saling berseteru datang bersama saksi–saksi. Seorang qadhi akan memperhatikan dan mempelajari sengketa yang ada, kemudian dia akan mendengar persaksian para saksi. Setelah itu baru dia akan mengeluarkan putusannya dan memerintahkan kepada polisi untuk melaksanakan putusan itu.

Para qadhi yang dimiliki kaum muslimin itu telah mempraktekkan sebuah teladan yang besar dalam penerapan keadilan dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Contoh yang paling besarnya adalah kisah ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu dengan seorang Yahudi sebagai lawan sengketanya. Sang qadhi, yaitu Syuraih memenangkan perkaranya untuk si Yahudi itu dan ‘Ali adalah sebagai pihak yang kalah.

Sejarah juga telah mencatat kisah penduduk Samarkand ketika Samarkand diduduki oleh Qutaibah bin Muslim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari’at Islam, mereka mendudukinya beberapa lama sampai `Umar bin ‘Abdul ‘Aziz naik menjadi khalifah. Ketika penduduk Samarkand mendengar tentang keadilannya mereka mengadukan perbuatan pasukan muslimin. Kemudian beliau menentukan seorang qadhi untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan kaum muslimin. Sang qadhi memutuskan supaya pasukan kaum muslimin keluar dan menyerahkan kota Samarkand kepada penduduknya. Ketika menyaksikan itu penduduk Samarkand terkagum-kagum karena keadilan yang menakjubkan itu.

Pada akhirnya mereka menolak keputusan dikeluarkannya kaum muslimin dari kotanya. Kisah-kisah yang berisi tentang keadilan dan keberanian para qadhi adalah sangat banyak dan akan terlalu panjang bila disebutkan semuanya.

Bersambung Insyaallah..

Sumber: Disalin dari buku “TARIKH DAULAH UMAWIYYAH”, Jami’atul Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyyah, Riyadh Saudi Arabia, Penerjemah: Fathul Mujib, Muroja’ah: Ustadz Abu Muhammad ‘Abdul Muthi, Lc Hafizhahullah, Penerbit Hikmah Ahlus Sunnah, Cet.Kedua, Hal.87-88

Artikel: www.kisahislam.net

Facebook Fans Page: Kisah Teladan & Sejarah Islam

=

Share:

Leave a reply

Hosted by Bestariwebhost - Web Hosting murah Vps Murah Indonesia